Jawa Tengah

Rekam jejak calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2018

(nama calon)(tempat/tgl lahir bila ada)(L/P)(tempat tinggal)
 


ganjar taj
1. Ganjar-Taj Yasin
Partai pendukung: PDIP, PPP, Demokrat, Nasdem

H Ganjar Pranowo, MIP (Karanganyar, 28 Oktober 1968)(L)(Kota Semarang)
Profil di situs KPU
Wiki: Ganjar Pranowo
Twitter: @ganjarpranowo
Instagram: @ganjar_pranowo
Situs: MasGanjar.id
-Gubernur Jawa Tengah 2013-2018
-anggota FPDIP DPR 2009-2013 (wakil ketua Komisi II), 2004-2009
-alumnus S2 Politik Universitas Indonesia (2013)
-sebelumnya berkarier sebagai konsultan HRD
-kader PDIP sejak 2002; pernah menjabat ketua Departemen Pemerintahan Nasional DPP PDIP (2010)
-ketua umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) 2014-2019
-adik hakim Pengadilan Tinggi Jateng Pri Pambudi Teguh
penggemar musik rock
Rekam jejak
Sebagai
Gubernur Jawa Tengah
-Dalam kasus korupsi e-KTP, dugaan keterlibatannya sempat disebut-sebut. Mantan anggota FDemokrat DPR M Nazaruddin mengaku melihat dia (selaku wakil ketua Komisi II DPR) menerima suap USD 500 ribu dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Dia menganggap kesaksian Nazaruddin aneh karena penyebutan waktunya salah dan tak sesuai dengan kesaksian Gamawan Fauzi. Untuk membela diri, dia biasa membawa-bawa salinan BAP terpidana Miryam S. Haryani yang menyatakan dia menolak uang itu. Namanya juga hilang dari daftar penerima suap dalam surat dakwaan kasus e-KTP dengan terdakwa Irman & Sugiharto. Dia beberapa kali menjadi saksi dalam pemeriksaan dan sidang, misalnya diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Irman & Sugiharto pada Desember 2016 dan untuk tersangka Setya Novanto pada September 2017, juga di sidang terdakwa Andi Narogong pada Oktober 2017 dan sidang terdakwa Setya Novanto pada Februari 2018. Andi Narogong sendiri dalam sidang menyatakan tidak menyebut namanya sebagai penerima suap, membantah kesaksian Setya Novanto dan Nazaruddin. Mantan anggota FPPP Nu’man Abdul Hakim juga mengaku diberitahu dia “kalau ada yang tawarkan apapun dari e-KTP, jangan mau terima”.
aktif berkomunikasi di media sosial dan memerintahkan semua dinas provinsi Jateng juga aktif di medsos untuk menanggapi permasalahan warga
mengadakan program Kartu Tani yang mendata luas lahan, jumlah pupuk, dan jenis tanaman untuk mempermudah distribusi pupuk ke petani dan memberantas mafia pupuk
melobi Menteri Kelautan & Perikanan Susi Pudjiastuti untuk meminta perpanjangan batas waktu penggunaan cantrang bagi nelayan Jateng dengan alasan baru 37 persen yang menerima alat pengganti. Dia berhasil, Susi mengizinkan.
mengklaim investasi yang masuk ke Jateng sampai 2017 adalah Rp51 triliun, melebihi target Rp41 triliun
Pemprov mengklaim bahwa peningkatan jalan provinsi pada eranya mencapai 1.000 km lebih
mantan MendesPDT Marwan Ja’far menyatakan Jateng provinsi tertinggal dibanding Jabar, angka kemiskinannya tinggi, dan 4 tahun jabatannya belum berkontribusi besar (2017).
data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan antara 2013 dan 2017 jumlah penduduk miskin Jateng turun 282 ribu jiwa, lebih banyak daripada penurunan di Jatim (154 ribu) dan Jabar (128 ribu) (2017)
Pemprov Jateng mendapat posisi teratas dalam daftar penilaian reformasi birokrasi KemenPANRB (2017)
data BPS menunjukkan Indeks Kebahagiaan warga Jateng pada 2017 mencapai 70,92%, di atas rata-rata nasional 70,69% dan angka 2014 67,81% (2017)
diadukan lima petani perempuan Kendeng, Rembang ke ketua umum PDIP Megawati Sukarnoputri karena izin yang dikeluarkannya untuk pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang dianggap bertentangan dengan ideologi PDIP (2017). Dia juga sempat ditolak aktivis mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menolak pabrik semen itu. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melaporkan dia dan Pemprov Jateng ke Ombudsman karena dianggap tak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan petani Kendeng dan Walhi untuk membatalkan izin lingkungan pabrik PT Semen Indonesia. Meski demikian, ada juga warga Rembang yang mendukung dia dalam urusan pabrik semen, misalnya Laskar Brotoseno yang berunjuk rasa mendukung dia di Istana Negara.
meminta bawahannya mengecek semua proposal bantuan sosial ke APBD dan mencoret yang fiktif (2015)
dalam inspeksi mendadak ke jembatan timbang di Batang, dia marah karena mendapati praktik pungutan liar di sana dan membanting amplop berisi uang pungli (2014)
ketua tim sukses Jokowi-JK di Jateng pada Pilpres 2014
Sebagai anggota DPR
wakil ketua Panja Revisi UU Pemilu (2012)
anggota Panja Pengelolaan Perbatasan (2011)
mempertanyakan moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah, menyebut alasan pemerintah bahwa 80% daerah hasil pemekaran tidak berhasil itu tak jelas datanya dari mana (2010)
ketua Pansus RUU Susunan & Kedudukan MPR, DPR, DPD & DPRD (2009)
anggota Pansus Hak Angket Bank Century (2009)
menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera membersihkan istana dari orang-orang yang berkepentingan dengan proyek agar tak bermasalah dengan hoax seperti proyek padi Supertoy, supaya tak mengganggu citra (2008)
ketua Pansus RUU Partai Politik (2007)
Penghargaan yang pernah didapat
-Provinsi Peduli HAM dari KemenkumHAM (2017)
-Reformasi Birokrasi Terbaik dari KemenPANRB (2017)
Penggerak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Teladan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2017)
-Wahana Tata Nugraha Wiratama dari Kemenhub (2017)
-Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha (2016)
-Adhikarya Pangan Nusantara dari Kementan (2016)
-Dwija Praja Nugraha dari Kemendikbud (2016)
-Upakarya Wanua Nugraha dari Kemendagri (2016)
Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dari KPK (2016)
Social Media Award dari Majalah Marketing (2014)
LHKPN
2014, sebagai Gubernur Jateng
Total harta Rp3,7 miliar, utang Rp0
–3 tanah & bangunan di Purbalingga
–2 tanah & bangunan di Kab Bogor
–3 mobil (Nissan Grand Livina, Mitsubishi Pajero, Nissan Teana), 1 sepeda motor (Honda Astrea)
–logam mulia, batu mulia, benda bergerak lainnya
–uang tunai
–piutang

H Taj Yasin “Gus Yasin” (Rembang, 2 Juli 1983)(L)(Rembang)
Profil di situs KPU
Twitter: @TajMz
-anggota FPPP DPRD Jawa Tengah 2014-2018
-wakil bendahara DPP PPP 2016-2021
-wakil ketua DPW PPP Jateng 2011-2016
-ketua DPC PPP Jepara 2017-2022
-wakil ketua PW Ansor Jateng 2014-2018
-pengajar di Pondok Pesantren al-Anwar Sarang, Rembang
anak ulama terkenal Rembang & ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair
Rekam jejak
sempat didekati untuk dijadikan calon wakil untuk cagub Jateng Sudirman Said
diusulkan DPW PPP Jateng kubu Djan Faridz untuk maju di Pilkada Jateng
menolak kebijakan sekolah lima hari Kemendikbud karena menganggap itu mengganggu pendidikan Qur’an dan diniyah (2017)
komentarnya menanggapi Pilkada Jakarta 2017 dikutip halaman FB Ponpes al-Anwar Sarang “Cukup kita dukung calon yang beragama Islam, kalau memang orang Islam paham harusnya memilih yang sama imannya.” Dia menganggap KH Maimoen Zubair ayahnya sering dikira mendukung Basuki Tjahaja Purnama “Ahok”, padahal menurutnyaayahnya tak mendukung .
meminta MenkumHAM mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta (kubu Djan Faridz) yang sesuai putusan Mahkamah Agung dan fatwa ketua majelis syariah KH Maimoen Zubair (2016)
mendukung Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014
mengungkapkan bahwa M Romahurmuzy (ketua umum PPP versi Muktamar Surabaya) pernah dimarahi KH Maimoen Zubair dan dianggap penyebab kisruh di PPP (2014)
LHKPN
Belum pernah melaporkan


sudirman ida
2. Sudirman-Ida
Partai pendukung: PKB, PKS, PAN, Gerindra

Sudirman Said, MBA (Brebes, 16 April 1963)(L)(Jakarta Timur)
Profil di situs KPU
Wiki: Sudirman Said
Twitter: @sudirmansaid
-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2014-2016
-Dirut PT PINDAD 2014
-Wakil Direktur Utama & Direktur Human Capital PT Petrosea Tbk 2009-2014
-Sekretaris Perseroan, Senior Vice President Integrated Supply Chain (ISC), dan Staf Ahli Direktur PT Pertamina 2007-2009
-Deputi Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi Aceh-Nias 2005-2007
ketua Tim Nasional Transformasi Bisnis TNI (2006)
-ketua Institut Harkat Negeri (sejak 2016)
-ketua umum Ikatan Alumni STAN (sejak 2013)
-pejabat sementara rektor Universitas Paramadina Jakarta (2005)
-ketua Yayasan Wakaf Paramadina (2004)
anggota Dewan Pakar PKS (2004)
-pendiri Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) (2000)
-pendiri & sekretaris eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) (1998)
-alumnus S2 Administrasi Bisnis George Washington University AS (1994)
pencalonannya sebagai gubernur Jateng juga didukung PPP kubu Djan Faridz
Rekam jejak
menganggap kartu tani Gubernur Ganjar Pranowo masih banyak kekurangan karena kurang berpihak ke petani, berjanji akan memperbaikinya
menyatakan tak nyaman dengan sebutan Jawa Tengah sebagai “Kandang Banteng”, mengatakan Jateng harus dikembalikan ke martabatnya sebagai tempat manusia seutuhnya
menyatakan bahwa beberapa pergub yang dikeluarkan Joko Widodo ketika menjabat Gubernur Jakarta membuat proyek reklamasi Teluk Jakarta bisa berjalan, menyangkal pernyataan Jokowi yang mengaku tak pernah mengeluarkan pergub terkait reklamasi (2017)
ketua Tim Sinkronisasi gubernur-wagub terpilih Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno (2017)
mengusulkan pendanaan partai politik dari dana publik untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas (2016)
Sebagai Menteri ESDM
berbeda pendapat secara terbuka dengan Menkomar Rizal Ramli soal proyek gas Blok Masela Maluku, dia ingin kilang terapung (off-shore) sementara Rizal ingin kilang di darat (on-shore) (2016). Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan bahwa kilang Blok Masela akan dibangun di darat. Tak lama sesudah perdebatan itu, Presiden Joko Widodo mencopot keduanya dari Kabinet Kerja setelah sebelumnya menegur keduanya.
menjadi saksi di pengadilan kasus suap pembangkit listrik di Papua dengan tersangka anggota FHanura Dewie Yasin Limpo, mengaku pernah menerima proposal pembangunan pembangkit listrik dari Dewie yang diduga menerima suap untuk melancarkan proyek itu (2016)
lima kali menegur keras direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena membuat aturan tarif sendiri untuk listrik mikrohidro, terlambat menyerahkan revisi rencana penyediaan, penghapusan proyek HVDC, ketidaktaatan terhadap kebijakan (2016)
mengusulkan kenaikan gaji PNS Kementerian ESDM (2016)
membuat program Patriot Energi Tanah Air, mengirim relawan ke desa terpencil untuk mengawasi program penyediaan listrik (2016)
meluncurkan program Indonesia Terang untuk meminimalkan defisit listrik di Indonesia Timur dengan menarik investor dan menyediakan subsidi (2016)
ketua umum Serikat Pekerja PLN mengaku kesal dengan pernyataan dia yang meminta PLN patuh dengan upaya swastanisasi listrik (2016)
mengajukan rencana pencabutan subsidi listrik rumah 900VA ke DPR (2016)
memberi rekomendasi ke Kemendag untuk menerbitkan izin ekspor konsentrat bagi Freeport; ketika itu Freeport belum membayar uang jaminan smelter (2016)
mengeluarkan surat menjanjikan perpanjangan kontrak Freeport kalau pemerintah sudah selesai menata ulang regulasi mineral & batu bara (2015), namun sampai dia berhenti menjabat, perpanjangan itu belum diberikan.
melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) karena dianggap mencatut nama Presiden Joko Widodo dalam percakapan dengan Dirut PT Freeport Ma’ruf Syamsuddin dan pengusaha Riza Chalid yang direkam Ma’ruf (Kasus “Papa Minta Saham”) (2015). Sebelum melaporkan ke MKD dia terlebih dahulu melaporkan kasus itu ke Jusuf Kalla. Dalam percakapan itu Setya Novanto dianggap menggunakan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk meminta saham dari PT Freeport. MKD memeriksa dia dalam kasus ini, dan sebelum sidang kasus selesai, Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR. Akibat pengunduran diri itu MKD menutup kasus dan tidak memberi putusan. Pada 2016 Mahkamah Konstitusi menerima sebagian gugatan uji materi Setya Novanto terhadap UU ITE yang membuat bukti rekaman percakapan hasil penyadapan yang diserahkan ke MKD menjadi ilegal. Akhirnya Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR.
turut mendorong pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral), anak perusahaan Pertamina yang dituduh sarang mafia impor migas (2015). Dia mengklaim bahwa sesudah Petral bubar, Pertamina menghemat Rp250 miliar per hari. Dia sempat berkomentar bahwa dahulu inisiatif pemberantasan mafia migas dari Pertamina berhenti di kantor presiden karena presiden tidak mendukung. Atas pernyataan itu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa diserang dan didiskreditkan, dan menyatakan tidak pernah ada yang mengusulkan kepada dirinya untuk membubarkan Petral.
diisukan mendapat gratifikasi terbang dengan jet pribadi dari Petral untuk pergi dari Singapura ke Lhokseumawe; dia membantah dengan mengatakan yang dia tumpangi itu pesawat charteran (2015)
Menkomar Rizal Ramli menyatakan dia tak pernah hadir di rapat koordinasi Kemenkomar “karena dia merasa bekingnya kuat, ada menteri ‘berkuasa’ dan orang nomor dua” (2015)
menginginkan divestasi saham Freeport melalui initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia agar prosesnya transparan dan mendorong dinamika pasar (2015). Namun anggota FNasdem DPR Kurtubi menyatakan divestasi Freeport lewat IPO membuat negara tak dapat untung dan Freeport bisa membeli kembali sahamnya; Kurtubi memilih divestasi langsung ke BUMN.
menggagas pemungutan Dana Ketahanan Energi Rp200-300 per liter BBM terjual untuk pengembangan energi alternatif (2015). Namun sesudah terjadi pro kontra, pemerintah memutuskan menunda penerapannya (2016)
mengeluarkan PermenESDM 43/2015 tentang tata cara evaluasi penerbitan izin usaha pertambangan agar mendapat status Clean & Clear (2015)
-penyerapan anggaran KemenESDM semasa dia menjabat terhitung rendah: 50% (2014), 62,9% (2015), 30% (sampai dia diberhentikan pada Juli 2016)
Rekam jejak lain-lain
mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah menyatakan keaktifan dia di Masyarakat Transparansi Indonesia membantu kelahiran KPK dan pembangunan struktur awal KPK
Penghargaan yang pernah didapat
Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dengan Pelaporan Gratifikasi Terbesar (Rp3,9 miliar) dari KPK (2015)
LHKPN
2016, sebagai mantan Menteri ESDM
Total harta Rp6,5 miliar dan USD909, utang Rp3,8 miliar
–2 tanah di Brebes
–4 tanah & bangunan, 2 tanah di Jakarta Timur
–3 tanah di Garut, Jabar
–1 tanah di Kab Bandung, Jabar
–2 tanah di Banjarbaru, Kalsel
–3 mobil (Toyota Avanza, Mazda 2, Honda Freed)
–benda bergerak lainnya
–surat berharga
–uang tunai rupiah dan dolar AS
–utang

Hj Ida Fauziyah, MSi (Mojokerto, Jatim, 17 Juli 1969)(P)(Jakarta Selatan)
Profil di situs KPU
Wiki: Ida Fauziyah
WikiDPR: Ida Fauziyah
Twitter: @idafauziyah
FB: ida.fauziyah.7
-anggota FPKB DPR 2014-2018 (dapil Jatim VIII), 2009-2014 (Ketua Komisi VIII, wakil ketua Badan Legislasi, ketua fraksi), 2004-2009 (wakil ketua Komisi II, ketua fraksi), 1999-2004
-ketua DPP PKB (sejak 2007)
ketua Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) 2002-2007
-penasihat Forum Parlemen untuk Kependudukan dan Pembangunan (sejak 2010)
-ketua Kaukus Perempuan Parlemen 2001-2004
-Ketua Umum PP Fatayat Nahdlatul Ulama 2010-2015
-ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama 2010-2020
-alumnus S2 Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama Jakarta (2015)
-istri anggota FPKB DPR Taufiq Abdullah
ketua Yayasan Pendidikan & Sosial as-Syarif Mojokerto (Islamic Full Day School as-Syarif)
Rekam jejak
sempat ditugaskan sebagai Ketua Tim Pemenangan Internal PKB Saifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas di Pilkada Jatim 2017
-sering menyerukan kewaspadaan terhadap radikalisme: mengingatkan NU agar membendung radikalisme (Halaqah Kebangsaan, Mojokerto, 2017); menyatakan pentingnya peran perempuan menangkal radikalisme karena perempuan mulai jadi sasaran perekrutan teroris (Konferensi IPPNU, Yogyakarta, 2017); menyatakan jangan sepelekan radikalisme di kalangan pelajar (Seminar IPPNU, Jakarta, 2014)
deklarator gerakan Nusantara Mengaji (2017)
turut mengusulkan dan menyusun draf RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (2017)
menolak rencana Mendikbud menerapkan full day school selama lima hari sekolah karena berpotensi berdampak buruk bagi madrasah diniyah (2017)
memerintahkan setiap anggota FPKB DPR memiliki usaha mikro/kecil/menengah (UMKM) dampingan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan (2017)
menyatakan DPR belum perlu menggunakan hak angket untuk kasus korupsi e-KTP karena belum ada urgensinya (2017)
dalam dakwaan jaksa KPK untuk kasus korupsi e-KTP, namanya termasuk dalam 37 anggota Komisi II DPR 2009-2014 yang diduga turut menerima uang (2017)
-ketika di DPR terjadi kisruh kepemimpinan akibat Koalisi Merah Putih bermanuver menguasai semua jabatan, dia menjadi salah satu Ketua DPR tandingan (2014)
diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi haji 2012 untuk tersangka mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (2014)
juru kampanye nasional untuk bakal calon presiden PKB Mahfud MD (2014)
diajukan DPW PKB Jatim sebagai bakal calon bupati Mojokerto untuk Pilkada 2015 (2014)
pada pilpres 2014, sebagai ketua Fatayat NU mendukung Jokowi-JK
meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menarik Perpres 74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol karena menganggapnya melegalkan minuman keras (2014)
mensyukuri keputusan Kapolri Timur Pradopo mengizinkan polisi wanita berkerudung (2013)
menganggap upaya partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pendaftaran caleg tak serius, sekadar memenuhi syarat UU (2013)
menyatakan pentingnya perumusan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender karena masih banyak ketimpangan terkait gender di berbagai bidang kehidupan (2013)
mengakomodasi mantan caleg perempuan PKB yang tak terpilih sebagai tenaga ahli fraksi (2010)
ketika terjadi perpecahan PKB antara kubu Muhaimin Iskandar dan kubu Abdurrahman Wahid, dia termasuk kubu Muhaimin Iskandar (2008)
Penghargaan yang pernah didapat
Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Award 2017
-Career Woman Award dari Yayasan Anugerah Prestasi Indonesia (2002)
-Perempuan Indonesia Peduli Kearsipan dari Arsip Nasional RI (2002)
LHKPN
2014, sebagai anggota DPR
Total harta Rp5,0 miliar, utang Rp0
–1 tanah & bangunan di Jakarta Selatan
–1 mobil (Toyota Camry), 1 sepeda motor (Honda Supra Fit)
–logam mulia, batu mulia, benda bergerak lainnya
–uang tunai


DATA PEMILU/PILKADA TERDAHULU

1. Hasil Pilkada Jawa Tengah 2013:

Jumlah pemilih terdaftar: 26.425.318
Total suara sah 14.259.945
Perolehan suara:
Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko (PDIP): 6.962.417 (48,8%) > menang
Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo (Demokrat, Golkar, PAN): 4.314.813 (30,3%)
Hadi Prabowo-Don Murdono (PKS, Gerindra, PKB, PPP, Hanura, PKNU): 5.077.522 (25.2%)
Partisipasi: 54,0%

2.
Hasil Pemilu Legislatif 2014 (DPRD Provinsi) Jawa Tengah
Jumlah pemilih terdaftar: 27.114.590
Total suara sah: 17.543.454
Perolehan suara partai:
Nasdem: 1.035.126 (5,9%)
PKB: 2.305.444 (13,1%)
PKS: 1.076.518 (6,1%)
PDIP: 4.295.598 (24,5%)
Golkar: 2.497.282 (14,2%)
Gerindra: 1.963.080 (11,2%)
Demokrat: 1.120.729 (6,4%)
PAN: 1.208.202 (6,9%)
PPP: 1.151.753 (6,6%)
Hanura: 730.752 (4,1%)
PBB: 99.132 (0,6%)
PKPI: 59.838 (0,3%)
Tingkat partisipasi: 64,7%
Urutan berdasarkan suara terbesar: 1. PDIP; 2. Golkar; 3. PKB; 4. Gerindra; 5. PAN; 6. PPP; 7. Demokrat; 8. PKS; 9. Nasdem; 10. Hanura; 11. PBB; 12. PKPI
Data per 3 Maret 2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s